Eka Yuda Gunawibawa

(Lampung Post - Opini: Senin, 21 Oktober 2024) Belum lama ini, kita telah menyaksikan Debat Publik Calon Gubernur Lampung 2024 dengan fokus pada tema ekonomi dan infrastruktur. Debat ini terdiri dari enam segmen, di mana seluruh calon menunjukkan semangat dalam beradu argumen mengenai berbagai isu krusial terkait kedua topik tersebut. Dari setiap argumen yang disampaikan, kita dapat menggali narasi program-program prioritas serta keberpihakan masing-masing calon gubernur dan wakil gubernur. Isu ekonomi dan infrastruktur sangat relevan bagi masyarakat Lampung, terutama mengingat tantangan yang dihadapi, seperti pertumbuhan ekonomi yang masih belum optimal, ketimpangan pembangunan antarwilayah, dan kualitas infrastruktur yang perlu ditingkatkan. Dengan demikian, debat ini tidak hanya menjadi ajang pertarungan gagasan, tetapi juga kesempatan bagi para calon untuk menjelaskan bagaimana mereka berencana menghadapi dan menyelesaikan masalah-masalah tersebut.

Debat Publik Calon Gubernur adalah momen penting yang perlu kita perhatikan dengan serius, terutama untuk menilai apakah janji-janji yang disampaikan oleh para kandidat benar-benar menawarkan solusi konkret atau hanya sekadar retorika politik. Dalam pemilihan ini, masyarakat Lampung memerlukan lebih dari sekadar jargon dan slogan; mereka membutuhkan rencana kebijakan yang terperinci, terukur, dan realistis. Melalui analisis konten, kita dapat mengeksplorasi percakapan dan pernyataan yang diungkapkan selama debat. Metode ini memungkinkan kita untuk menilai kedalaman argumen yang disampaikan oleh masing-masing kandidat. Dengan demikian, kita dapat menentukan apakah mereka hanya mengulangi janji-janji normatif atau benar-benar memberikan pemaparan yang didukung oleh data dan strategi implementasi yang jelas.

Analisis konten ini juga telah diterapkan pada Debat Calon Gubernur Jakarta 2024 dan Debat Calon Presiden Indonesia 2024. Dalam kedua debat tersebut, analisis digunakan untuk mengidentifikasi kata kunci, yaitu kata-kata yang paling sering diucapkan oleh para kandidat. Dengan mengamati penggunaan kata kunci ini, kita dapat memahami prioritas kebijakan yang mereka tawarkan dan seberapa realistis rencana tersebut dalam konteks tantangan yang dihadapi masyarakat. Dengan pendekatan ini, diharapkan masyarakat dapat lebih kritis dalam menilai calon pemimpin mereka, memastikan bahwa pilihan yang diambil tidak hanya berdasar pada retorika, tetapi juga pada komitmen untuk menghadirkan perubahan yang nyata.

Menerawang narasi debat

Debat pemilihan gubernur Lampung 2024 memberikan panggung bagi para kandidat untuk mengemukakan gagasan dan program yang akan mereka laksanakan jika terpilih. Dalam momen yang krusial ini, setiap kandidat berusaha memanfaatkan waktu bicara sebaik mungkin untuk menyampaikan visi mereka, terutama dalam isu ekonomi dan infrastruktur yang menjadi perhatian utama masyarakat. Calon gubernur nomor urut 1, Arinal Djunaidi, memanfaatkan kesempatan tersebut dengan berbicara sebanyak 13 kali dalam durasi total 29 menit 47 detik, sedangkan wakilnya, Sutono, menyampaikan argumen dalam 9 kesempatan dengan total waktu 13 menit 06 detik.

Sementara itu, pasangan calon nomor urut 2, Rahmat Mirzani Djausal (RMD), menunjukkan partisipasi yang lebih sedikit dengan total 11 kali bicara dalam 26 menit 27 detik, sementara wakilnya, Jihan, hanya berbicara 8 kali selama 11 menit 19 detik. Dalam kesempatan berbicara yang terbatas ini, pemilihan kata-kata menjadi kunci untuk menyampaikan pesan yang kuat.

Analisis lebih lanjut terhadap penggunaan kata yang diungkapkan oleh masing-masing kandidat menunjukkan pola yang menarik. Arinal Djunaidi mendominasi penggunaan kata "Lampung" sebanyak 37 kali, diikuti kata "ekonomi" (21 kali) dan "infrastruktur" (17 kali). Di sisi lain, Sutono lebih sering menyebut "transportasi" (19 kali) dan "kopi" (17 kali), mencerminkan fokus pada isu lokal dan potensinya. Pasangan RMD, meskipun berbicara lebih sedikit dibandingkan Arinal Djunaidi, menunjukkan kepedulian terhadap masyarakat dengan menyebut kata "Lampung" sebanyak 59 kali dan "provinsi" 38 kali. Wakilnya, Jihan, menekankan pentingnya membangun daerah dengan menggunakan kata "Lampung" sebanyak 19 kali dan "pemerintah" sebanyak 7 kali.

Dengan merujuk pada data tersebut, selanjutnya dapat dieksplorasi lebih dalam bagaimana gagasan dan argumen yang disampaikan para kandidat berkaitan dengan isu ekonomi dan infrastruktur, serta seberapa efektif mereka dalam berkomunikasi dengan pemilih melalui penggunaan kata-kata yang tepat.

Konsistensi dan Kedalaman Argumen

Dalam hal konsistensi, kita dapat menilai bagaimana para kandidat mempertahankan tema-tema tertentu sepanjang debat. Misalnya, calon gubernur nomor urut 1, Arinal Djunaidi, yang sering menyebutkan kata "Lampung" dan "ekonomi" menunjukkan upaya untuk merangkul identitas lokal dan mengangkat relevansi isu ekonomi bagi masyarakat. Namun, perlu dicermati lebih dalam apakah argumennya didukung oleh data konkret atau hanya sekadar menjadi jargon politik yang mengesankan. Konsistensi semacam ini penting, tetapi untuk menjadi efektif, harus diiringi dengan rencana implementasi yang jelas.

Sementara itu, wakilnya, Sutono, yang sering menggunakan kata "transportasi" menunjukkan fokus pada sektor-sektor spesifik yang relevan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi Lampung, terutama dalam hal mobilitas dan distribusi. Frekuensi penggunaan kata "kopi" mengindikasikan perhatian pada komoditas unggulan daerah yang berpotensi meningkatkan perekonomian lokal. Ini mencerminkan komitmen terhadap sektor-sektor strategis, meskipun perlu ditunjukkan lebih lanjut rencana konkret yang mendukung pengembangan tersebut.

Di sisi lain, RMD yang lebih sering menggunakan kata "Lampung" dan "provinsi" membangun narasi dengan penekanan pada identitas lokal serta menggambarkan karakteristik dan potensi daerah. Meskipun ini menunjukkan upaya untuk menciptakan koneksi dengan masyarakat Lampung, pertanyaan yang muncul adalah apakah gagasan yang disampaikan benar-benar mencerminkan kebutuhan nyata masyarakat dan menjawab permasalahan spesifik yang dihadapi provinsi. Konsistensi dalam penggunaan istilah ini perlu didukung oleh solusi dan kebijakan yang bisa diimplementasikan secara praktis.

Wakilnya, Jihan, lebih banyak menggunakan kata "Lampung" dan "pemerintahan," yang menunjukkan fokus pada tata kelola dan peran pemerintah dalam pembangunan. Konsistensi ini menekankan pentingnya institusi pemerintah dalam menggerakkan pembangunan, namun perlu ada kejelasan mengenai kebijakan atau program spesifik yang akan dilaksanakan untuk memperbaiki tata kelola serta meningkatkan kualitas layanan publik dan infrastruktur di Lampung.

Namun demikian, apa yang telah para kandidat sampaikan pada debat tersebut dengan menonjolkan isu ekonomi, infrastuktur, hingga pemerintahan, argumen yang disampaikan masih cenderung bersifat umum sehingga perlu menambahkan rencana konkret. Misalnya, Arinal dan RMD sering menyebut “Lampung” untuk menekankan identitas lokal, namun hanya sedikit gagasan yang benar-benar merespons tantangan spesifik di daerah, seperti kesenjangan infrastuktur maupun pemerataan ekonomi. Begitu pula dengan Sutono dan Jihan, yang menyoroti sektor-sektor unggulan dan peran pemerintah, tetapi belum menyertakan strategi yang jelas untuk melibatkan komunitas lokal dan sektor swasta dalam pembangunan. Hal ini menunjukkan bahwa narasi yang dibangun perlu diperkuat dengan kebijakan dan program kerja yang terukur dan dapat diimplentasikan secara efektif. 

Setiap era memiliki taktik komunikasi yang berbeda, baik lisan maupun visual, mulai dari masa Assyria dan Mesir Kuno hingga Yunani Kuno, Romawi, era Kekhalifahan, dan masa modern. Strategi komunikasi ini terus berkembang seiring perubahan sosial dan politik. Pada era Assyria dan Mesir Kuno, kita dapat menemukan berbagai jejak taktik komunikasi visual, seperti relief di dinding kuil dan hieroglif yang menggambarkan kehidupan sehari-hari serta kebesaran para penguasa.

Berbeda dengan itu, Yunani Kuno lebih menekankan komunikasi lisan, terutama melalui pidato. Seni berorasi berkembang pesat di sana, dengan para filsuf dan negarawan seperti Socrates, Plato, dan Demosthenes yang memanfaatkan kekuatan kata-kata untuk menggerakkan publik dan mencapai tujuan politik.

Di era Romawi, seni visual tidak hanya berfungsi sebagai penghias, tetapi juga sebagai alat propaganda yang efektif. Asa Briggs dan Peter Burke (2000) mencatat bahwa "gambar, terutama sekali patung, merupakan bentuk komunikasi penting, bahkan sebagai propaganda di dunia kuno, khususnya di Roma pada masa Kaisar Augustus." Seni visual Romawi, termasuk patung dan relief, tidak hanya memperkuat citra penguasa, tetapi juga memengaruhi perkembangan ikonografi Gereja Perdana. Seni ini memiliki dampak yang bertahan lama dalam membentuk simbol-simbol religius dan kebudayaan.

Secara historis,iconography didefinisikan sebagai proses mengidentifikasi, mendeskripsikan, mengklasifikasi, dan menafsirkan simbol-simbol dalam seni visual. Studi iconography dimulai sejak abad ke-16 dengan karya Cesare Ripa berjudul Iconologia (1593), sebuah katalog lambang dan simbol yang dikumpulkan dari literatur klasik.

Pada masa Kekristenan awal di Kekaisaran Romawi, seni visual memainkan peran penting dalam menyampaikan pesan religius dan membangun representasi Kristus. Seorang teolog Yunani, Basilius, pernah berkata bahwa "para seniman melakukan kerja suci untuk agama dengan gambar-gambar mereka sama seperti yang dilakukan para orator dengan kepiawaian berpidato." Gambar dan patung berfungsi untuk membujuk dan menginspirasi iman umat, menjadikan seni visual sebagai alat penting dalam menguatkan pesan keagamaan.

Dalam budaya Romawi, seni visual (lukisan dan patung) dianggap sebagai budaya tinggi yang seringkali hanya dapat diakses oleh kalangan bangsawan. Seperti yang dikatakan seorang rahib pada abad ke-8, "kitab Injil itu ditulis dengan kata-kata, tetapi patung-patung itu ditulis dengan emas" (Briggs dan Burke, 2000). Seni visual pada masa ini selalu memiliki nilai yang terkait erat dengan kekuasaan.

Sejarah juga menunjukkan bahwa propaganda modern memiliki akar dalam Revolusi Prancis. Menurut situs National Gallery of Victoria, "teknik-teknik propaganda modern bermula pada masa Revolusi Prancis ketika publik secara sistematis dibanjiri oleh pers dan berbagai kelompok untuk memanipulasi opini serta membentuk identitas nasional baru." Propaganda ini hadir dalam bentuk yang populer dan dapat menjangkau massa, seperti surat kabar, pamflet, ukiran, kartun, dan karikatur. Bahkan, Napoleon dikenal mahir dalam mengelola citranya untuk memengaruhi pendapat publik, misalnya melalui lukisan terkenal Napoleon Crossing the Alps karya Jacques-Louis David.

Pada Perang Dunia I dan II, komunikasi visual menjadi elemen sentral dalam propaganda politik, khususnya melalui poster yang digunakan untuk membangun semangat patriotisme dan moral masyarakat. Chambers, dalam Kaminski (2014), menyebutkan bahwa "fungsi poster adalah untuk menginformasikan, menginstruksikan, atau menyarankan cara-cara baru dalam memandang perang." Saat Hitler berpidato, banyak banner besar bergambar swastika menghiasi latar belakang untuk membangkitkan rasa patriotisme bangsa Jerman. Uni Soviet juga menggunakan poster dengan dominasi warna merah dan desain tiga perempat yang menciptakan kesan heroisme dan kekuatan.

Para penguasa di berbagai era menggunakan seni visual untuk membangun citra positif dan memperkuat kekuasaan mereka. Mereka tidak hanya cerdas dalam strategi militer dan politik, tetapi juga memahami kekuatan seni visual untuk memengaruhi emosi publik. Meskipun demikian, ini bertolak belakang dengan pandangan abad pertengahan, seperti yang dikemukakan oleh Emile Mâle (1862–1954), "bagi abad pertengahan, seni berfungsi untuk mendidik." Bahkan, Paus Gregorius Agung (540–604) mengatakan bahwa "gambar-gambar pada Kekaisaran Romawi diperlukan bagi orang-orang buta huruf" (Briggs dan Burke, 2000).

Referensi

Briggs, Asa. Peter Burke. 2000. A Social History Of The Media.   New York : Polity Press
Kaminski, Joseps Joe. 2014. World War I And Propaganda Poster Art : Comparing The United States And German Case. Journal Of Transdiciplinary Studies. 7(2). 65-81
National Gallery Of Victoria. 2012. Napoleon - Art and  Design Propaganda. https://www.ngv.vic.gov.au/napoleon  (diakses pada 30 Maret 2019)